RKPKal Kampung 2026: Jangan Sekadar Menyusun Dokumen, Pastikan Menjawab Kebutuhan Warga

Kampung, Rabu 30 September 2026 – Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Tahun 2026 di Kalurahan Kampung tidak boleh berhenti pada rutinitas administratif. Dokumen perencanaan harus menjadi instrumen untuk memastikan setiap program dan anggaran benar-benar menjawab persoalan serta kebutuhan masyarakat. Hal tersebut menjadi salah satu fokus dalam rapat koordinasi dan pendampingan penyusunan RKPKal bersama Tim Penyusun RKPKal Kalurahan Kampung.

Rapat koordinasi menjadi ruang untuk mencermati kembali proses pembangunan yang telah berjalan, mengevaluasi capaian dan kendala, sekaligus menyusun arah kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2026. Tim Penyusun bersama pemerintah kalurahan membahas tahapan, mekanisme, serta substansi yang harus dituangkan dalam dokumen RKPKal, dengan berpedoman pada hasil evaluasi pembangunan, data pendukung, hasil musyawarah kalurahan, serta usulan masyarakat.

Dalam pendampingan tersebut ditekankan bahwa perencanaan yang baik harus dimulai dari data dan persoalan nyata di lapangan, bukan sekadar menyalin kegiatan tahun sebelumnya. Setiap usulan perlu memiliki alasan yang jelas, sasaran yang terukur, lokasi yang tepat, penerima manfaat yang jelas, serta mempertimbangkan kemampuan keuangan kalurahan.

Sinkronisasi juga menjadi bagian penting dalam pembahasan. Rencana pembangunan kalurahan perlu selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah dan prioritas pembangunan nasional, namun tetap mempertimbangkan potensi, karakteristik, serta kemampuan Kalurahan Kampung. Dengan demikian, perencanaan tidak kehilangan konteks lokal hanya karena mengejar kesesuaian dengan program di atasnya.

Pendamping desa mendorong agar RKPKal tidak hanya didominasi pembangunan infrastruktur fisik. Program pemberdayaan masyarakat, peningkatan pelayanan dasar, penguatan ekonomi warga, ketahanan pangan, penanganan kemiskinan, pencegahan stunting, perlindungan sosial, serta pengembangan potensi kalurahan perlu mendapatkan perhatian sesuai kebutuhan dan prioritas.

Yang tidak kalah penting, setiap rencana kegiatan harus diuji kembali: apa masalah yang hendak diselesaikan, siapa yang menerima manfaat, berapa anggaran yang dibutuhkan, dan apa hasil yang ingin dicapai? Pertanyaan sederhana tersebut menjadi penting agar perencanaan tidak menghasilkan daftar kegiatan yang panjang, tetapi minim dampak bagi masyarakat.

Tim Penyusun juga diarahkan untuk mencermati kemampuan keuangan kalurahan agar program yang direncanakan realistis dan dapat dilaksanakan. RKPKal nantinya menjadi salah satu pijakan penting dalam penyusunan APBKal Tahun Anggaran 2026, sehingga kualitas perencanaan akan sangat menentukan kualitas penganggaran dan pelaksanaan pembangunan.

Melalui koordinasi dan pendampingan ini, Kalurahan Kampung diharapkan mampu menghasilkan RKPKal yang partisipatif, realistis, terukur, transparan, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat. Sebab, perencanaan pembangunan yang baik bukan dinilai dari seberapa banyak kegiatan yang tercantum dalam dokumen, tetapi dari seberapa jelas persoalan masyarakat yang mampu dijawab dan seberapa nyata manfaatnya dirasakan warga.