Review RPJMKal Disiapkan, Pemerintah Kalurahan Cek Lokasi Sumur Bor untuk Atasi Krisis Air

 

TANCEP — Pemerintah Kalurahan bersama pendamping melakukan koordinasi terkait rencana review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) sebagai tindak lanjut atas penyesuaian masa jabatan Lurah yang bertambah dua tahun.

Koordinasi tersebut membahas tahapan yang perlu disiapkan dalam proses review RPJMKal, mulai dari pengumpulan dan pemutakhiran data, penyesuaian arah kebijakan pembangunan, hingga rencana pelaksanaan musyawarah. Langkah ini diperlukan agar dokumen perencanaan pembangunan kalurahan tetap relevan, terarah, dan selaras dengan ketentuan yang berlaku.

Review RPJMKal tidak sekadar menjadi penyesuaian administratif. Dokumen tersebut harus mampu mengakomodasi kebutuhan pembangunan dan menjadi pijakan Pemerintah Kalurahan dalam menentukan program prioritas pada tambahan masa jabatan Lurah.

Selain membahas perencanaan pembangunan, kegiatan dilanjutkan dengan pengecekan lokasi rencana pembangunan sumur bor di Padukuhan Tancep RT 04 dan Padukuhan Mundon RT 02.

Peninjauan dilakukan sebagai bagian dari persiapan bantuan sumur bor dari pihak ketiga, PPMI Yogyakarta. Pemerintah Kalurahan bersama pendamping mengecek langsung kondisi lokasi untuk memastikan titik yang diusulkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lapangan.

Pembangunan sumur bor tersebut menjadi salah satu langkah konkret untuk menjawab persoalan ketersediaan air bersih, terutama saat musim kemarau. Di kedua wilayah tersebut, penurunan debit air membuat kebutuhan air warga semakin sulit dipenuhi.

Karena itu, bantuan sumur bor diharapkan tidak hanya menjadi solusi teknis, tetapi mampu memberikan manfaat langsung dan berkelanjutan bagi masyarakat. Penentuan lokasi yang tepat menjadi faktor penting agar sumber air yang dibangun benar-benar menjangkau warga yang membutuhkan.

Dua agenda tersebut—review RPJMKal dan persiapan pembangunan sumur bor—menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan kalurahan perlu berjalan beriringan dengan penyelesaian persoalan dasar masyarakat. Dokumen perencanaan disiapkan untuk memastikan arah pembangunan tetap tepat sasaran, sementara kebutuhan mendesak seperti akses air bersih harus segera ditindaklanjuti melalui langkah konkret.